Oknum Diduga Menguasai Hutan Lindung Tanpa Ijin, Begini Kronologinya !

BARRU - Sejak beberapa tahun lamanya ada hal yang tidak banyak diketahui orang di wilayah kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru terkait Mafia tanah.

Salah satunya saat ini terlapor inisial 'A' di Polsek Pujananting, Ia terlapor adanya dugaan hal berniat menguasai hak atas tanah yang notabene diatas lahan hutan lindung atau dengan kata lain penguasaan hutan tanpa izin dari pihak dinas kehutanan daerah ataupun provinsi Sulawesi Selatan.

Baca juga: Tolak Pembukaan Rekening PT Perseorangan, Ketua Umum JNI Minta Erick Tohir Evaluasi Pimpinan Bank Mandiri

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak kepolisian Polsek Pujananting melalui Kanit Reskrim Aiptu Rahman Nur pada Sabtu (19/08/2023).

"Ada, sementara dalam proses lidik, " tulis Rahman via WhatsApp ke media ini.

Baca juga: DPP LIPPI Himbau Media Beritakan Kasus Desa Wadas Secara Akurat

Dalam laporan resminya pada hari Jumat (18/08/2023) "A" terlapor atas dugaan penguasaan hutan lindung tanpa izin.

"Benar bahwa pada hari ini, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas telah terjadi dugaan tindak pidana penguasaan hutan tanpa izin dimana pelaku membuat SPPT tanpa sepengetahuan pemerintah atau dinas kehutanan sehingga negara mengalami kerugian, " uraian singkat kejadian dalam laporan polisinya di Polsek Pujananting.

Baca juga: Warga Babana Permai Geram Ketidak Lancaran Air PDAM Barru

Dalam laporannya, ada dua saksi kuat yang kemungkinan mengetahui pasti kronologi terlapor.

Selain itu, aroma tercium ke awak media adanya beberapa orang yang sudah menjabat jabatan penting di kecamatan Pujananting menjadi seakan budaya tiba - tiba memiliki tanah tanpa ada surat akta jual beli atau tiba - tiba tanahnya ada di kecamatan Pujananting.

Baca juga: Pasca Pemukulan Oknum TNI terhadap Masyarakat Sudah Diproses Oleh Pomdam, Ini Penjelasan Kapendam

Himbauan, kementrian ATR/BPN meminta kepada masyarakat agar melaporkan jika ada terjadi korban mafia tanah.

Melirik dari pernyataan itu, Pihak APH diminta agar serius menangani permasalahan ini karna didalamnya ada dugaan unsur mafia tanah.

Baca juga: Dugaan Penyalahgunaan Dana BPNT Barru, Jaksa Bidik Oknum Korda dan Pejabat Dinsos

"APH Harus serius tangani laporan ini, " tutur pelapor inisial "D".

Perlu diketahui " Untuk mengatasi praktik mafia tanah, Pasal 263 KUHP menjadi ancaman bagi pelaku yang terbukti bersalah.

(Tim Investigasi JNI)